Verifikasi Partai Yang Sudah Pernah Ikut Pemilu Hanya Pemborosan Yang Sia-Sia

  Minggu, 22 Januari 2017 | 08:12 WIB

Verifikasi Partai Yang Sudah Pernah Ikut Pemilu Hanya Pemborosan Yang Sia-Sia - Kantorberitapemilu.com
KBP. Verifikasi partai politik hanya berguna bagi partai yang baru didirikan untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Karena itu, partai-partai yang sudah berulangkali ikut Pemilu tidak perlu verifikasi lagi untuk menjadi peserta di 2019.

"Kalau sudah disahkan sebagai partai yang berbadan hukum, maka partai itu berhak ikut Pemilu," kata pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, sebagaimana dilansir Kantor Berita Politik RMOL (Minggu, 22/1).

Yusril berpendapat, verifikasi partai untuk kepentingan Pemilu, apalagi bagi partai-partai yang sudah ikut Pemilu sejak 1999 hanyalah buang-buang waktu, tenaga dan biaya. Karena, jelas dia, jika harus mengikuti verifikasi lagi, partai harus keluarkan uang miliaran rupiah hanya untuk persiapan verifikasi menjelang Pemilu.

"Ini pemborosan yang sia-sia," tegasnya.

Sementara kenyataannya, seperti terbukti dalam fakta persidangan PT TUN Jakarta tahun 2014, verifikasi dilakukan KPU secara amatiran. Terungkap juga dalam sidang PTUN bahwa banyak manipulasi dan kebohongan dalam verifikasi partai jelang Pemilu 2014.

Yusril menegaskan, verifikasi terhadap semua partai adalah perintah Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal UU Parpol bahwa verifikasi wajib bagi partai non parlemen.

Dengan putusan MK itu, maka semua partai akhirnya repot sendiri. Mulanya mereka bikin aturan akal-akalan untuk membatasi peserta Pemilu. Tapi akhirnya jadi 'senjata makan tuan'.

"Kesimpulannya, tidak perlu lagi ada verifikasi parpol menjelang Pemilu 2019 karena hanya buang waktu, tenaga dan biaya saja," imbuh ketua Umum Partai Bulan Bintang ini. [ysa]

Komentar Pembaca

KPU Perintahkan KPPS Jaga Netralitas Dalam ..

Senin, 23 Januari 2017 | 09:49

Pemilih Yang Belum Terdaftar Dalam DPT Bisa..

Sabtu, 21 Januari 2017 | 17:25

KPU: Penyelenggara Pemilu Harus Taat Aturan..

Sabtu, 21 Januari 2017 | 16:20

Kepala Dinas Tak Boleh Diajak Kampanye..

Sabtu, 21 Januari 2017 | 15:31

Pilkada Butuh Legitimasi Masyarakat Dengan ..

Sabtu, 21 Januari 2017 | 14:44

KPU DKI Jakarta Evaluasi Debat Pertama Bers..

Sabtu, 21 Januari 2017 | 14:19