Presiden Asli Orang Indonesia, Gerindra Mengacu UUD 1945

Pilpres   Rabu, 25 Januari 2017 | 19:46 WIB

Presiden Asli Orang Indonesia, Gerindra Mengacu UUD 1945 - Kantorberitapemilu.com

KBP. MPR menggelar rapat gabungan dengan badan-badan MPR, lembaga Pengkajian MPR dan kelompok DPD  membahas seputar evaluasi sekalgus laporan badan-badan dan lembaga MPR.  Namun pembahasan tentang reformulasi sistem perencanaan Pembangunan Model GBHN.

Pembahasan agenda itu dInilai penting karena menyangkut haluan negara.

"Semangat membahas GBHN itu penting dalam  rangka pembangunan lebih fokus dan terarah," kata  Ketua Fraksi Gerindra MPR, Edy Prabowo kepada wartawan  usai menghadiri acara itu di gedung DPR, Rabu (25/1).


Dengan demikian,  ke depan tidak ada lagi  kebijakan  dalam membangun Indonesia berubahp-ubah.  Sebab menurutnya yang  rakyat hanya tahu kalau usia pemerintahan hanya lima tahun. Kalau pun  rezim berganti,  harus disepakati  mulai dari  kabupaten maupun pusat, tidak lagi ada pergantian haluan dari kebijakan.

"Gerindra  berharap kalau mau perbaikan ya menyeluruh. Amandemen ke lima misalnya ada pasal pengulangan. Contoh agama pendidikan. Kemudian tentang presiden orang Indonesia asli," katanya.

Terkait presiden  orang  asli, Edy Prabowo menegaskan kalau  hal itu muncul dari  elit politik 


"Yang dibilang asli kan orang yang ada disini. Jadi kalau sudah menjadi jadi presiden kan ga boleh kabur ke negara lain," ujarnya.


Persoalan itu bagi Gerindra,  bukan urusan suka atau tidak suka dengan siapa yang menjadi presiden. Namun untuk masalah ini tegasnya Edy Prabowo mengatakan pihaknya mengembalikan kepada UUD 1945. Dan Pihaknya berharap   fraksi-fraksi lainnya  jangan  tabu dengan UU tersebut.


"Masa  pintu belakang kita ubah tapi  pintu depan ga diubah. Kalau dalamnya  di obok-obok  apa masih sejalan ? Kan ada ketidakonsistenan antara depan dn belakang. Jadi Gerindra merevitaliassi amanden 1-4," ujarnya.[dry]


Komentar Pembaca