Muhammadiyah Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi E-KTP

Survei Pemilu   Jumat, 10 Maret 2017 | 20:12 WIB

Muhammadiyah Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi E-KTP - Kantorberitapemilu.com

 

KBP. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut sampai tuntas dan menjerat aktor utama dari kasus korupsi pengadaan E-KTP.

Begitu juga dengan partai Golkar memilih tabayun.

PP Muhammadiyah misalnya seperti dikatakan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir meminta agar KPK tidak sekadar melempar wacana kasus E-KTP tapi harus menuntaskannya.

"Jadi, KPK jangan hanya lempar wacana. Mau itu mengguncang atau tidak terhadap dimensi politik nasional kita, ya korupsi E-KTP harus dituntaskan. Mau itu berdampak pada elite atau tidak, di sini KPK sedang disorot bisa mengusut kasus besar atau tidak," kata Haedar  usai menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nadhlatul Wathan di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/3).

Menurut Haedar,   lembaga antirasuah itu tak perlu gentar dan harus menunjukkan semangat memberantas korupsi bisa menyelesaikan kasus yang berskala besar. Dengan begitu, KPK semakin dipercaya bisa meringankan beban negara.

"Kalau KPK tidak bisa, jadi enggak fokus dan malah digugat. Jadi mau  pelakunya nama besar atau tidak, konsekuensi urusan opini publik biar jadi urusan publik. Tapi korupsi E-KTP harus dituntaskan," tegansya.

Sementara Partai golkar dalam menyikapi kasus itu memilih bersikap tabayun.

"Partai Golkar harus mengambil sikap Tabayun dan sepenuhnya menyerahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus mega Korupsi E KTP yang merugikan negara sebesar 2,1 Trilyun," kata fungsionaris DPP Partai Golkar, Samsul Hidayat.

"Komitmen Partai Golkar dalam menegakan supremasi hukum dalam pemberantasan Korupsi harus dibuktikan dan dikawal. Oleh karenanya terkait dengan politisi Golkar dan Ketua Umum Partai Golkar harus disikapi sebuah koreksi serius," tegasnya.

Untuk itu, lanjut Samsul saat ini ketaatan Partai Golkar terhadap hukum terkait kasus e-KTP sedang diuji. Bukan itu saja kini partai-partai juga sedang disorot masyarakat dan bisa jadi jika langkahnya tidak benar akan dihukum di Pemilihan Legislatif 2019 nanti.

"Untuk itu mekanisme Partai harus dikedepankan apabila dalam persidangan ada peningkatan status dari tertuduh menjadi tersangka, maka jelas secara etika, Peraturan Organisasi dan pengedepanan wibawa Partai Golkar. Maka tidak ada alasan, Ketum Setya Novanto harus mengundurkan diri dari jabatan ketua umum DPP Partai Golkar," ujarnya.

Samsul  menegaskan semua kembali kepada DPP Partai Golkar yang memang seharusnya mempersiapkan langkah menghadapi kemungkinan terburuk.

"Saya yakin Setya Novanto sebagai kader yang juga seorang negarawan tentunya tidak ingin Partai Golkar terbebani oleh kasus yang dihadapinya, karena sangat berdampak besar dalam pemenangan Pilkada serentak 2018 dan tentunya Pileg dan Pilpres 2019" demikian Samsul.[dry]

 


Komentar Pembaca