KPK Didesak Bawa Kasus Korupsi Pelindo II ke Pengadilan Tipikor

Survei Pemilu   Jumat, 24 Maret 2017 | 18:55 WIB

KPK Didesak Bawa Kasus Korupsi Pelindo II ke Pengadilan Tipikor - Kantorberitapemilu.com

KBP. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak juga memproses kasus dugaan korupsi pengadaan pengadaan quay container crane yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II Richard Joost  (RJ) Lino terus dipertanyakan oleh anggota Komisi III DPR.

Bahkan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu merasa heran melihat kinerja KPK dalam menangani kasus tersebut. Sebab status tersangka kepada  RJ Lino ditetapkan pada akhir 2015, namun sampai detik ini kasus tersebut belum dibawa ke Pengadilan Tipikor.

"Sudah setahun RJ Lino berstatus tersangka. Namun sampai sekarang kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane  belum diproses dan dibawa ke pengadilan Tipikor.  Padahal dalam menetapkan status tersangka, KPK berdasarkan dua alat bukti yang sah. Dan ketika status itu diberikan kepada seseorang, kasusnya harus segera dibawa ke pengadilan agar ada kepastian hukum," kata Masinton di gedung DPR, Jumat (24/3).

KPK ujar dia lagi, tidak boleh mengambangkan status tersangka seseorang, seperti status tersangka RJ Lino. Sebab tindakan tersebut menurut Masinton, selain tidak memiliki kepastian dan tidak adil secara hukum  juga membuat tersangka semakin khawatir.

"Tersangka menjadi khawatir karena tidak mengetahui kapan kasusnya dibawa ke pengadilan," ujarnya.

Masinton khawatir pola itu pula yang akan dilakukan KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi lainnya. Apalagi saat ini KPK menangani kasus korupsi E-KTP. Dalam menangani kasus itu saja, menurutnya, komisi antirasuah tersebut sudah melakukan hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan koridor hukum. Misalnya membocorkan BAP dakwaan jaksa dengan menyebut  banyak nama orang yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan E-KTP.

Dan pada akhirnya kasus E-KTP justru menjadi bias. Seharusnya kata Masinton lagi, dalam menangani kasus E-KTP, KPK bekerja secara  senyap dan fokus. Artinya dalam mengurai kasus tersebut, KPK  fokus kepada pelaku utama kemudian dikembangkan lagi. Namun justru yang terjadi KPK bertindak diskriminasi.

"Di satu sisi menyebut nama orang yang terlibat proyek E-KTP  tapi disisi lain tidak menyebut nama orang yang mengembalikan uang. Inikan tidak adil dan diskriminatif. Sementara orang yang namanya disebut sudah dicap oleh masyarakat sebagai orang yang terlibat," kata Masinton lagi.


Dari situ, tegasnya sangat nyata kalau KPK bekerja tidak sesuai sesuai koridor hukum. Akibatnya dalam menangani kasus E-KTP saja sudah melebar kemana-mana.  Hal itu terjadi karena KPK  fokus.

"Sebab untuk membuat dakwaan saja syarat  yang diatur dalam KUHAP  harus jelas, lengkap,  objektif dan utuh. Begitu juga dalam penyebutan banyak nama orang dalam surat dakwaan. Padahal nama orang tersebut  belum tentu bisa ditindaklanjuti  ke proses hukum selanjutnya. Dan itu kerap terjadi," ujarnya.

Pihaknya pun menyesalkan cara-cara yang dilakukan KPK dalam menangani kasus korupsi dengan membocorkan BAP ke publik seperti yang dilakukan kepada kasus E-KTP dan beberapa kasus korupsi lainnya.  Dia menegaskan KPK tidak boleh menggunakan cara-cara membocorkan BAP ke publik. Penegak hukum, sekelas KPK tentunya sangat memahami kalau BAP adalah dokumen negara yang harus dijaga kerahasiannya.

"Justru KPK membocorkannya ke publik untuk mendapatkan dukungan atau legitimasi dari publik terhadap proses hukum yang akan diambil. Inikan tidak tepat. KPK kan bekerja bukan diatas hukum tapi koridor hukum yang berkeadilan. Jadi tidak perlu diumbar ke publik," sesal Masinton. [dry]

 


Komentar Pembaca