KORUPSI E-KTP

Mahyudin Yakin Mayoritas Kader Muda Beringin Tak Setuju Munalub

Survei Pemilu   Minggu, 26 Maret 2017 | 15:08 WIB

Mahyudin Yakin Mayoritas Kader Muda Beringin Tak Setuju Munalub - Kantorberitapemilu.com

KBP. Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) mendesak agar Partai Golkar menggelar munaslub untuk mengantisipasi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dikalungkan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Keinginan kader partai beringin tersebut dinilai wajar oleh Wakil ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin. Namun dia  berkeyakinan tidak semua kader muda partai Golkar menginginkann atau setuju munaslub dilaksanakan.


"Pemuda Partai Golkar kan banyak, mayoritas tidak ada yang bersuara seperti itu (desak Munaslub)," kata Mahyudin saat menghadiri ‎syukuran acara ulang tahun ke-68 Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di rumah Agung, Jalan Cipinang Cempedak II, Jakarta Timur, Minggu (26/3).

Dan menurutnya Golkar merupakan partai yang sering menghadapi dinamika.

"Dulu juga zaman Pak Akbar Tanjung, kami (Golkar) pernah mengalami yang segini, bahkan lebih parah saya kira. Waktu itu kasus Buloggate. Pak Akbar sempat masuk tahanan, sempat didakwa bersalah, dulu tidak ada tuh kita berpikir munaslub," katanya.

Mahyudin menegaskan untuk mengadakan munaslub perlu ada syarat yang memadai. Namun sejauh ini syarat tersebut katanya belum memadai.

"Kalau tak terpenuhi ya tidak bisa digelar Munaslub," ujarnya.

Terkait manuver GMPG tersebut, Mahyudin menegaskan perlu ada sanksi diberikan kepada mereka, terutama kepada Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia dan kawan-kawannya yang mendorong penyelenggaraan munaslub setelah mencuatnya kasus korusi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang menyeret Setya Novanto.

"Ada tindakan pecah belah partai, harusnya DPP tegas, harus berikan sanksi," kata Mahyudin lagi.

Sanksi tersebut kata dia bisa saja berupa teguran dan  pemberhentian. ‎

"Saya setuju dibri sanksi "Jangan dibiarkan. Saya sih lebih setuju itu diberi sanksi," ucapnya.

Mahyudin pun menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Golkar untuk menjatuhkan sanksi yang tepat bagi Doli dan kawan-kawan. "Saya kira itu DPP yang memutuskan apa yang lebih tepat," katanya.


Seperti diketahui, kasus e-KTP telah menyeret nama Setya Novanto. Ketua umum Partai Golkar itu bahkan disebut bersama-sama dua terdakwa e-KTP, Irman dan Sugiharto mengatur patgulipat proyek dengan anggaran Rp 5,9 triliun tersebut. [dry]


Komentar Pembaca