Catatan Tengah

Elit Politik Masih Berkutat Dengan Ambisi Harta dan Pesona Pencitraan

Analisis   Senin, 05 Februari 2018 | 18:24 WIB | LAPORAN: Tangguh Sipria Riang

Elit Politik Masih Berkutat Dengan Ambisi Harta dan Pesona Pencitraan - Kantorberitapemilu.com

Pilkada serentak. (Net)

KBPRI. Pilkada, pileg, dan pilpres merupakan sebuah proses seleksi kepemimpinan eksekutif dan legislatif dari tingkat lokal hingga nasional. 

Menurut Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni, dari proses seleksi ini, semestinya melahirkan kepemimpinan politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dan birokrasi yang melayani publik.

"Demokrasi yang berjalan saat ini masih melahirkan elit-elit politik yang belum berdampak fundamental untuk pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara," kata Farouk dalam siaran persnya, Senin (5/2). 

Meski demikian, Farouk menilai, elit politik masih berkutat dengan kepentingan pribadinya masing-masing. Baik hanya sekadar mengumpulkan harta maupun membangun pesona pencitraan. 

Tujuannya, untuk mengejar lebih jauh ambisi politiknya, di tengah-tengah disparitas ekonomi yang semakin tajam. Apalagi, kebanyakan rakyat yang belum terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. 

"Kita mengharapkan terbentuknya demokrasi substantif, bukan demokrasi semu. Demokrasi yang baik itu harusnya mengubah birokrasi menjadi instrument pelayanan masyarakat," terangnya.

Akibat sistem demokrasi yang tidak menyentuh persoalan mendasar, disparitas semakin tajam, karena pemerintah tidak hadir untuk keadilan dan peningkatan kesejahtreaan masyarakat secara merata. 

Kesadaran politik yang perlu dibangun, lanjutnya, adalah terkait penumbuhan keberanian masyarakat untuk menuntut perbaikan layanan publik di berbagai aspek. 
Mulai dari birokrasi pemerintahan seperti pengurusan akte lahir, akte kematian, kartu keluarga dan pemakaman. Termasuk isu perbaikan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan yang memadai dan transportasi publik. 

Serta, isu perlindungan konsumen, kebersihan lingkungan, sampai dengan perbaikan layanan institusi penegakan hukum dan peradilan.

"Setiap kepala daerah harus dituntut seoptimal mungkin memberikan layanan yang prima kepada publik, harus ada upaya mengurangi 'paper work' dan lebih menuju 'paperless' birokrasi, di butuhkan perampingan birokrasi layanan publik, yang kita miliki sekarang adalah terlalu panjan mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Walikota, sampai dengan Pemerintah Daerah (Gubernur)," jelas Farouk. 

"Perlu ada pemotongan struktur birokrasi agar masyarakat tidak di bebani kebutuhan tanda tangan yang terlalu banyak," tukasnya. [tsr]


Komentar Pembaca