Pemilu 2019

RPKPU Caleg Mantan Napi dan Wajib LHKPN, Rawan Digugat

Pileg   Sabtu, 07 April 2018 | 14:58 WIB | LAPORAN: Tangguh Sipria Riang

RPKPU Caleg Mantan Napi dan Wajib LHKPN, Rawan Digugat - Kantorberitapemilu.com

Uji Publik RPKPU/Net

KBPRI. Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) rawan digugat. Partai Bulan Bintang (PBB) mencatat, ada dua hal yang sangat lemah dan dipaksakan untuk dimasukkan dalam RPKPU.

"Pertama soal pelarangan mantan narapidana Korupsi menjadi caleg pada pemilu 2019," kata Ketua Bidang Pemenangan Pemilihan Presiden Partai Bulan Bintang Sukmo Harsono kepada redaksi, Sabtu (7/4).

Sukmo menjelaskan, dalam sidang di pengadilan Tipikor, terdakwa korupsi seringkali dituntut agar hak pilihnya dicabut. Tetapi, tidak semua keputusan hakim mencabut hak pilihnya.

"Maka, menjadi berlebihan apabila KPU membuat PKPU yang isinya melarang orang yang sudah pernah menjalani hukuman harus dihukum tidak boleh mencalonkan lagi. Faktanya, justru yang akhir-akhir ini ditangkap adalah mereka yang sebelumnya belum pernah korupsi," terang Sukmo.

Logika dasarnya, lanjut Sukmo, orang yang pernah merasakan pahitnya penjara, peluang korupsinya sangat kecil. Sehingga, pada akhirnya KPU akan kehabisan waktu untuk melayani gugatan.

Kemudian, hal kedua terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dikenakan kepada Caleg. Sukmo menilai hal tersebut tidak memiliki dasar hukumnya.

"Caleg bukan aparat negara. Bahkan mungkin hanya seorang santri. Masa harus membuat LHKPN kepada KPK. Apalagi jika syarat ini diwajibkan. Sehingga bisa menggugurkan persyaratan jadi caleg. Maka lebih baik KPU membatalkan rencana aturan ini," usulnya.

Sukmo juga mencontohkan salah satu dapil yang diisi oleh lima orang caleg. Empat diantaranya adalah penyelenggara negara dan membuat LHKPN. Sementara satu lainnya, seorang wanita yang bukan penyelenggara negara dan tidak membuat LHKPN.

"Apabila gugurnya satu caleg wanita ini mempengaruhi kouta 30 persen perempuan, maka gugurlah caleg satu dapil. Sungguh berbahaya aturan ini jika menjadi wajib bagi caleg," demikian Sukmo.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung wacana pelarangan mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif (Caleg) dalam PKPU.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi jika wacana itu bisa dilaksanakan. Agus menambahkan oknum poltisi yang telibat dalam kasus korupsi sebaiknya tidak lagi mendapat jabatan publik baik di pemerintahan maupun legislatif.

"Jika aturan tersebut terealisasi akan memberi suatu peringatan bagi siapapun yang ingin melakukan tindakan korupsi. Pasti orang kalau korupsi (mikir). Wah, karir politik ke depan saya mati. Gitu kan? Itu pasti memberikan diteren yang akan melakukan itu (korupsi)," kata Agus di gedung KPK, Jumat (6/4) kemarin. [tsr]


Komentar Pembaca