Perpres TKA

Juventus Minta Jokowi Segera Tinjau Ulang Perpres Tentang TKA

Nasional   Rabu, 02 Mei 2018 | 23:46 WIB | LAPORAN: Samrut Lelosima

Juventus Minta Jokowi Segera Tinjau Ulang Perpres Tentang TKA - Kantorberitapemilu.com

Aksi buruh/Net

KBPRI. Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Juventus Prima Yoris Kago mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengehentikan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dan menghentikan cara mudah masuknya TKA ke Tanah Air. Sekaligus menantang Jokowi mencabut Peraturan Presiden Nomor 20/2018 tentang TKA.

"Kami meminta Presiden segera meninjau ulang Perpres 20/2018 tentang TKA itu. Kata siapa Perpres tak bisa distop? Bisa, dan Presiden sendiri harus menyetopnya," tegas Juventus dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Rabu (2/5).

Juventus juga meminta Presiden Jokowi agar segera melakukan evaluasi terhadp Tim Pengawasan Orang Asing (Pora). "Sebab tim itu tidak bekerja efektif, malah abai terhadap maraknya TKA yang merangsek ke Indonesia,” kata dia.

Presiden Jokowi, lanjut Juventus, harus mewujudkan janjinya untuk memajukan kesejahteraan buruh-tani, demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Juventus menuturkan,  mengenai keberadaan TKA di Indonesia, temuan investigasi Ombudsman sangat mengejutkan. Temuan itu sekaligus menegaskan betapa maraknya TKA di Tanah Air.

"Data Ombudsman menyebutkan, sebagian terbesar dari TKA itu merupakan warga negara Cina yang datang ke Indonesia untuk mengerjakan proyek-proyek investasi dengan bayaran 3 kali lipat lebih besar,” ucapnya.

Dari temuan itu, lanjut dia, disebutkan bahwa TKA rata-rata bekerja sebagai buruh kasar hingga sopir. "Yang mana pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh mayoritas orang Indonesia sendiri,” katanya.

Gaji sopir untuk TKA dibadrol mencapai Rp15 juta, sementara untuk buruh Indonesia hanya berkisar Rp 5 juta saja.

Membludaknya TKA ke Indonesia, lanjutnya, merupakan kelalaian pemerintah. Kelalaian itu dikarenakan memberlakukan bebas visa.

"Presiden Joko Widodo merestui hal itu dengan menandatangani Peraturan Presiden 21/2016 dan Perpres tentang penggunaan TKA Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebabkan membludaknya TKA illegal,” tutur Juventus.

Di samping itu, Tim Pora yang dibentuk untuk mengawasi lalu lintas orang/pekerja asing, ternyata tidak bekerja maksimal. "Dan tidak menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan,” demikian Juventus. [tsr]


Komentar Pembaca