KPK Periksa Politisi Golkar Ini Terkait Suap Bakamla

Hukum   Senin, 14 Mei 2018 | 13:24 WIB | LAPORAN: Wahyu Sabda Kuncahyo

KPK Periksa Politisi Golkar Ini Terkait Suap Bakamla   - Kantorberitapemilu.com

KPK/Net

KBPRI. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai terkait suap dalam pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dalam APBN-P 2016 untuk Badan Keamanan Laut RI.

"Kemarin hari Sabtu ada surat cinta dari KPK. Hari ini, jadi saksi untuk saudara Fayakhun, gitu saja suratnya," ujar Yorrys di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (14/5).

KPK sendiri menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi sebagai tersangka dalam kasus tersebut pada 14 Februari lalu.

"Kalau saya lihat dalam surat yang disampaikan itu tentang anggaran 2016. Pada tahun 2016 itu saya sudah tidak berada di DPR, dan saya pikir kalau mekanisme internal itu. Memang kami pada saat itu memahami ada perselisihan antara anggaran Bakamla yang seharusnya itu domainnya Komisi XI tetapi dialihkan ke Komisi I," papar Yorrys.

Dia mengatakan, seharusnya KPK juga mengklarifikasi ke beberapa pihak lain yang terkait dengan proses anggaran tersebut.

"Saya pikir kalau mau menuntaskan ini KPK juga bisa melebar kepada siapa yang saat itu ketua Banggarnya, kemudian bendahara fraksinya siapa. Berurusan dengan masalah-masalah yang terjadi di fraksi tentunya," jelas Yorrys.

Fayakhun yang merupakan anggota dewan periode 2014-2019 diduga menerima hadiah terkait pembahasan dan pengesahan RKAKL dalam APBN 2016 yang akan diberikan pada pihak Bakamla.

Fayakhun disangkakan menerima uang sebesar Rp 12 miliar dan USD 300 ribu ketika masih menjabat sebagai anggota Komisi I. Fayakhun diduga menerima imbalan atas jasanya memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla sebesar satu persen dari total anggaran Bakamla senilai Rp 1,2 triliun atau senilai Rp 12 miliar. Suap diterima dari tersangka Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya M. Adami Okta secara bertahap sebanyak empat kali. Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima uang sejumlah USD 300 ribu.

Dia dijerat pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) atau pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [wah]


Komentar Pembaca