Mahathir Mohamad Jamin Kebebasan Pers Malaysia, Dengan Catatan...

Internasional   Senin, 14 Mei 2018 | 23:20 WIB | LAPORAN: Tangguh Sipria Riang

Mahathir Mohamad Jamin Kebebasan Pers Malaysia, Dengan Catatan... - Kantorberitapemilu.com

Mahathir Mohamad/Net

KBPRI. Undang-undang (UU) Anti Berita Bohong (Hoax) era Najib Razak bakal mendapat revisi oleh Perdana Menteri Malaysia terpilih, Mahathir Mohamad. Dilansir RTM dan Bernama via Asian Correspondent Senin (14/5), Mahathir juga berjanji akan menjamin kebebasan pers.

Revisi itu bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada media dan publik Malaysia agar dapat membedakan mana berita palsu dan mana yang bukan.

"Di rezim sebelumnya, kita merasa tertekan. Ada media yang saling memilih kubu. Namun, mulai sekarang kami tidak akan menghalangi laporan mereka selama tujuannya baik," kata Mahathir.

Meski mendukung kebebasan pers, politikus senior yang dijuluki Dr M itu menyatakan terdapat batasan yang harus ditaati oleh media.

"Jika mereka membuat reportase yang bertujuan untuk menciptakan kekacauan, maka kami bakal menindaknya dengan hukum yang berlaku," tegas PM 92 tahun tersebut.

Seperti diketahui, UU Anti Hoax disahkan oleh pemerintahan Najib pada April lalu. Para penyebar Hoax itu bisa dipenjara hingga enam tahun.

Selain itu, pelaku juga mendapat denda hingga 500.000 ringgit, atau sekitar Rp 1,7 miliar jika laporannya dianggap menyinggung Malaysia dan rakyatnya. Kalangan oposisi menuding undang-undang itu merupakan bentuk pembungkaman kritik yang dilakukan oleh pemerintahan Najib.

Najib tengah menjadi sorotan setelah dia tersandung skandal lembaga investasi yang dia dirikan, 1Malaysia Development Berhad (1MDb) pada 2013.

Kasus tersebut mencuat ketika Wall Street Journal memublikasikan dokumen yang menunjukkan Najib menerima dana 681 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp 9,5 triliun ke rekening pribadinya.

Mantan PM yang berkuasa selama dua periode tersebut bersikeras bahwa uang itu merupakan donasi dari salah seorang anggota Kerajaan Arab Saudi. Sementara itu, menghapus undang-undang tersebut merupakan salah satu janji kampanye Mahathir ketika memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) Malaysia pekan lalu (9/5). [tsr]


Komentar Pembaca