Aturan Masa Jabatan Presiden Digugat ke MK

Pilpres   Selasa, 15 Mei 2018 | 15:35 WIB | LAPORAN: Wahyu Sabda Kuncahyo

Aturan Masa Jabatan Presiden Digugat ke MK - Kantorberitapemilu.com

Pilpres/Net

KBPRI. Dua warga negara Indonesia mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi atas ketentuan pasal 169 huruf (n) UU Pemilu, yakni mengatur pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden untuk dapat dipilih kembali.

Heriyanto Citra Buana selaku kuasa hukum para pemohon mengatakan bahwa kliennya meminta MK melakukan uji tafsir terkait pasal a quo.

"Penjelasan pasal 169 UU Pemilu tersebut pada frasa 'maupun tidak berturut-turut' mengandung tafsir yang tidak sejalan. Bahkan bertentangan dengan dasar filosofis pasal 1 ayat 2, pasal 6A ayat 1, dan pasal 7 UUD 1945," jelasnya di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (15/5).

Pembatasan masa jabatan presiden dan wapres hanya boleh dua kali untuk menjabat dalam jabatan yang sama meskipun tidak berturut-turut dinilai para pemohon tidak relevan. Pembatasan tersebut tidak sejalan dengan sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

"Instrumen hukum peraturan perundang-undangan sebaiknya tidak boleh membatasi, terlebih mengamputasi hak seseorang untuk dapat menjadi presiden dan wakil presiden meskipun telah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden dalam dua kali masa jabatan yang sama sepanjang tidak berturut-turut," papar Heriyanto.

Pemohon juga berpendapat, pembatasan masa jabatan maksimal dua kali, selain tidak relevan dengan pemilihan langsung juga merupakan pengingkaran terhadap kehendak rakyat.

"Pemohon juga merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pilihan alternatif, pilihan presiden dan wakil presiden terbaik dibatasi dan diamputasi dengan penjelasan pasal 169 huruf (n) tersebut sepanjang frasa 'maupun tidak berturut-turut'," jelas Heriyanto.

Sebab itu, dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan penjelasan pasal 169 UU Pemilu terutama frasa 'secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut' bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 6A ayat 1, dan pasal 7 UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [wah]


Komentar Pembaca