Pilkada Serentak 2018

Bawaslu Kesulitan Beri Pemahaman Komprehensif ke ASN Untuk Netral di Pilkada

Pilkada   Selasa, 15 Mei 2018 | 21:15 WIB | LAPORAN: Tangguh Sipria Riang

Bawaslu Kesulitan Beri Pemahaman Komprehensif ke ASN Untuk Netral di Pilkada - Kantorberitapemilu.com

Ilustrasi ASN/Net

KBPRI. Aturan larangan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada serentak, bertujuab untuk melindungi ASN dalam menentukan pilihannya di ajang tersebut. Hal itu dikatakan Kordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo.

"Netralitas ASN ini dimaksudkan, agar ASN ini bebas menentukan pilihannya. Mau pilih petahana kah atau pilih yang lain? Agar nanti tidak ada hubungannya setelah pemilihan," ucap Ratna seperti dikutip dari RMOLJabar, Selasa, (15/5).

Ratna mengungkapkan, tidak dapat dipungkiri kepala daerah merupakan orang-orang politik. Selain itu, hubungan antara kepala daerah dengan bawahan yakni ASN kerap menjadi polemik dalam pilkada serentak di Indonesia.

"Memang tidak mudah kita memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap ASN terkait ini. Terkadang mereka bilang 'kami kan punya hak pilih', padahal ya memang sikapnya harus netral di aktivitasnya sehari-hari, nanti pilihannya ada di TPS," terangnya.

Selanjutnya, Ratna menegaskan aturan ASN harus netral dalam Pilkada serentak juga dimaksudkan untuk melindungi ASN dari intervensi kepala daerah yang maju kembali dalam pilkada serentak.

"Sebenarnya rasiologis dari aturan ini diharapkan tidak ada kesewenang-wenangan dari kepala daerah, untuk mengatur ASN atau mengintervensi agar memilihnya," pungkasnya. [tsr]


Komentar Pembaca