Pilkada Serentak 2018

Terlibat Politik Uang dan SARA, Peserta Pilkada Terancam Diskualifikasi dan Pidana

Pilkada   Selasa, 15 Mei 2018 | 23:40 WIB | LAPORAN: Tangguh Sipria Riang

Terlibat Politik Uang dan SARA, Peserta Pilkada Terancam Diskualifikasi dan Pidana - Kantorberitapemilu.com

Ilustrasi politik uang/Net

KBPRI. Peserta Pilkada yang dinyatakan melanggar ketentuan dapat dibatalkan pencalonannya. Khususnya, terkait pelanggaran politik uang dan SARA. Keduanya sudah tegas-tegas dinyatakan dilarang.

"Maka tindakanya bisa pembatalan calon yang maju," tegas Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (15/5).

Selain sanksi diskualifikasi pencalonan, Bawaslu juga akan mengenakan ancaman pidana. Untuk itu, Afif mengingatkan kepada partai politik maupun peserta Pilkada untuk membatasi ruang kampanye mereka. Pasalnya, sebelum masa kampanye, Bawaslu hanya mengijinkan penggunaan bendera dan pertemuan internal.

Pemasangan alat peraga dalam bentuk apapun, yang mencantumkan nama calon dan gambar partai saat ini masih dilarang. Bawaslu sudah menyosialisasikan ketentuan tersebut kepada parpol dan calon.

Terutama, selama Ramadhan ini, Bawaslu melihat ada potensi pelanggaran terselubung. Misalnya pemberian zakat dan infak menjadi bagian dari kampanye.

"Potensi memanfaatkan zakat jadi bagian bahan kampanye yang kami awasi," ia menjelaskan. Bawaslu akan mengawasi kegiatan politik selama Ramadhan. [tsr]


Komentar Pembaca