PSI Bakal Lawan Laporan Bawaslu

Hukum   Kamis, 17 Mei 2018 | 18:50 WIB | LAPORAN: Wahyu Sabda Kuncahyo

PSI Bakal Lawan Laporan Bawaslu - Kantorberitapemilu.com

PSI/Net

KBPRI. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan melakukan perlawanan hukum terhadap Badan Pengawas Pemilu yang melaporkan dugaan pelanggaran kampanye ke polisi.

"Sebagai partai anak muda kami sangat taat hukum. Oleh karena itu, kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, kami merasa kecewa dan prihatin terhadap putusan yang dikeluaran Bawaslu. Karena itu, kami akan melakukan perlawanan terhadap keputusan tersebut melalui prosedur hukum sesuai undang-undang," jelas Sekjen PSI Raja Juli Antoni di kantornya, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta, Kamis (17/5).

Menurutnya, PSI siap mengikuti proses hukum di kepolisian dengan menyiapkan sejumlah ahli. Selain itu juga akan mengajukan gugatan uji materi terkait makna 'citra diri' dalam pasal 1 ayat 35 UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Yang pasti jalani proses hukum di kepolisian, dan akan mengajukan judicial review tentang makna 'citra diri' kepada Mahkamah Konstitusi," kata Toni.

Dia menjelaskan bahwa materi yang ada di dalam iklan PSI di surat kabar bukanlah bentuk kampanye. Sebab, definisi kampanye berdasarkan pasal 274 UU Pemilu adalah memaparkan visi misi dan program partai.

Menurut Toni, materi iklan yang dimuat merupakan wujud komitmen PSI untuk melaksanakan pendidikan politik. Selain itu, di dalam iklan, juga tidak ada anjuran atau ajakan untuk memilih PSI di Pemilu 2019.

"Kalau soal pencantuman logo, ini bagian dari pertanggungjawaban. Ini polling untuk publik dan tak mungkin tak ada penanggung jawab, makanya ada nama dan logo PSI untuk bertanggung jawab," paparnya.

Bawaslu sendiri telah meneruskan dugaan pidana pemilu terkait iklan kampanye ke Bareskrim Polri. Bawaslu melaporkan dua pengurus PSI yaitu Sekjen Raja Juli Antoni dan Wakil Sekjen Chandra Wiguna terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dipasang di media cetak. Keduanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 492 UU 7/2017. [wah]


Komentar Pembaca