Pemilu 2019

Merasa Dizalimi, DPP PSI Akan Melawan Secara Hukum

Hukum   Jumat, 18 Mei 2018 | 00:45 WIB | LAPORAN: Tangguh Sipria Riang

Merasa Dizalimi, DPP PSI Akan Melawan Secara Hukum - Kantorberitapemilu.com

Konferesnsi pers PSI/Net

KBPRI. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk melimpahkan kasus materi polling cawapres dan anggota kabinet Jokowi  2019 di koran Jawa Pos ke pihak kepolisian.

Tapi, bersamaan dengan itu, PSI akan menggunakan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum. Sebab, PSI melihat ada perbedaan tafsir hukum.

"Materi kami tidak memuat visi dan misi serta program partai. Padahal, itulah definisi kampanye menurut Pasal 274 UU Pemilu," kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, dalam keterangan pers di DPP PSI, Kamis (17/5).

Materi itu adalah wujud komitmen PSI untuk melaksanakan pendidikan politik. Materi itu juga tidak mengandung ajakan memilih PSI.

"Kalau soal pencantuman logo ini bagian dari pertanggungjawaban. Ini polling untuk publik dan tak mungkin tak ada penanggungjawab. Makanya ada nama dan logo PSI untuk tanggung jawab," ujar Antoni.

Terkait pelimpahan kasus itu, PSI juga merasa dizalimi. Beberapa hari lalu ada pelaporan ke Bawaslu terhadap beberapa partai yang melakukan kampanye di berbagai media.

"Kami merasa dizalimi. Kok tidak ada tindak lanjut dari pelaporan itu? Sebagai partai baru, kami merasa dikerjain. Apakah karena kami partai baru? Apakah karena tak ada beking besar di belakang PSI sehingga kami dilakukan seperti itu?" kata Toni.

PSI juga semakin yakin dengan penzaliman terhadap PSI, karena di press release Bawaslu Temuan No. 02/TM/PL/RI/00.00/IV/2018 pada hari ini, di alinea terakhirnya mengatakan "Kepolisian segera menetapkan Tersangka."

"Bawaslu telah melanggar asas praduga tak bersalah. Ini jelas menunjukkan bahwa PSI menjadi target operasi atau TO dari pihak-pihak tertentu. Bawaslu pun sudah melakukan abuse of power karena memerintahkan polisi untuk mentersangkakan pimpinan PSI," kata Toni.

PSI menggarisbawahi pula bahwa bahwa kasus ini temuan anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin di Jawa Pos dan bukan pelaporan dari masyarakat.

"Pak Afif ada di Jakarta, koran Jawa Pos terbit di Jawa Timur. Prosesnya juga sangat cepat. Pada 23 April materi itu muncul di koran, beberapa hari kemudian Pak Afif melaporkan kami," lanjut Toni.

"Kami berharap ada perlakuan yang setara di depan hukum. Hukum jangan diskriminatif. Kalau PSI diproses, bagaimana dengan partai-partai lain?" pungkas Toni. [tsr]


Komentar Pembaca