Tegakkan Hukum Lingkungan, Menteri Siti Gandeng KY

Hukum   Kamis, 24 Mei 2018 | 13:40 WIB | LAPORAN: Hendry Ginting

Tegakkan Hukum Lingkungan, Menteri Siti Gandeng KY - Kantorberitapemilu.com

Menteri Siti dan KY/net

KBPRI. Untuk menegakkan hukum lingkungan,  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Komisi
Yudisial (KY.

Kerjasama antarlembaga ini dituangkandalam nota kesepahaman (Mou), pada Rabu kemarin (23/5) di Jakarta.

Menteri Siti Nurbaya  bersama dengan Ketua KY, Aidul Fitriciada Azhari, sepakat para pihak akan bekerjasama dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dan kehutanan. Terutama mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang hakim saat memutus perkara di bidang LHK.

"Penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sangat-sangat kita perlukan, mengingat setiap dampak dari kejahatan tersebut, tidak hanya berdampak pada ekologi, tapi juga ekonomi negara," kata Menteri Siti, Kamis (24/5).
 
Melalui MoU ini, KLHK dan KY akan bersinergi dalam kegiatan pertukaran data dan informasi, pemantauan peradilan bersama, dukungan tenaga ahli, sosialisasi dan kampanye, serta berbagai kegiatan lain yang dapat memperkuat pelaksanaan tugas masing-masing pihak
Apalagi kasus-kasus yang ditangani oleh KLHK seperti perambahan hutan, illegal logging, dan bentuk pelanggaran hukum lainnya ditentukan oleh putusan hakim pada tahapan memeriksa dan mengadili di pengadilan.

“Saya berharap melalui nota kesepahaman ini keduainstansi dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh hakim saat menangani
perkara lingkungan hidup dan kehutanan," ujar Menteri Siti.

KLHK sendiri telah berkomitmen melaksanakan penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan multi instrumen. Mulai dari sanksi administrasi, hukum perdata, hingga hukum pidana. Hal ini dilakukan secara simultan untuk memberikan dampak perbaikan dan efek jera
terhadap pada pelanggar.

Dalam data Ditjen penegakan hukum KLHK selama periode 2015-2018, ada 1.995 pengaduan terkait LHK yang ditangani, dan sebanyak 2.089 izin diawasi.

KLHK juga telah menjatuhkan 450 sanksi administratif. Selain itu ada 220 gugatan perdata yang diajukan dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp 16,9 triliun (16 gugatan melalui pengadilan) dan Rp42,55 miliar (110 kesepakatan di luar pengadilan). Sebanyak 433 kasus pidana dinyatakan P-21 atau siap untuk disidangkan. KLHK juga telah melakukan 610 operasi pengamanan hutan.Diantaranya 196 operasi illegal logging, 221 operasi perambahan hutan, dan 187 operasi kejahatan tumbuhan satwa liar.

"Kondisi inimembuat kami semakin memperkuat jejaring penegakan hukum, termasuk dengan KY," tegasnya.

Menteri Siti mengatakan, ada dua unsur penting yang berperan dalam aktualisasi demokrasi. Pertama adalah peran ulama atau tokoh agama. Kedua adalah Yuris atau para hakim, yang menilai dan menyatakan tentang kebenaran. Pihaknya termasuk yang percaya bahwa hakim
adalah para wakil Tuhan untuk menegakkan kebenaran-kebenaran," kata  Menteri Siti. [dry]


Komentar Pembaca

Penodaan Agama Sukmawati Lebih Parah Dari A..

Kamis, 21 Juni 2018 | 23:36

KPK Buka Arsip Lama Kasus KTP El..

Kamis, 21 Juni 2018 | 10:31

ACTA Kembali Uji Materi Aturan Presidential..

Senin, 18 Juni 2018 | 21:23

Novel Baswedan Tagih Janji Jokowi..

Minggu, 17 Juni 2018 | 16:17

PAN: Rizieq Bisa kembali ke Indonesia..

Minggu, 17 Juni 2018 | 15:18

Istana Bantah SP3 Rizieq Hasil Pertemuan Jo..

Minggu, 17 Juni 2018 | 11:40