Pemilu 2019

Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg, KPU Langgar HAM

Pileg   Jumat, 25 Mei 2018 | 23:59 WIB | LAPORAN: Ahmad Kiflan Wakik

Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg, KPU Langgar HAM - Kantorberitapemilu.com

KPU/Net

KBPRI. Larangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagi mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019 masih sebatas rancangan dalam Peraturan KPU (PKPU).

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPR Eddy Kusuma Wijaya ketika ditemui di Ruang Fraksi PDIP, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).

"Masih kita bahas kemarin rancangan PKPU yang dibicarakan atau dikonsultasikan dengan DPR oleh KPU juga disertai dengan perwakilan dari pemerintah dan Bawaslu," ujar Eddy.

Politisi PDIP itu menambahkan, saat rapat Komisi II memberikan saran bahwa KPU agar mengacu pada UU 7/2017 tentang Pemilu. Pasal 240 ayat 1 (G) sudah mengatur syarat seorang menjadi caleg.

"Seorang calon legislatif tidak boleh mantan narapidana, nah kalau misal KPU membuat aturan itu maka akan melanggar HAM," jelasnya.

Menurutnya, pengecualian akan berlaku kepada seseorang apabila dalam putusan pengadilan disertakan bahwa hak politik terpidana dicabut.

"Hak politik ini pun oleh hakim ada yang dicabut selamanya, tetapi ada juga yang dicabut dua atau tiga tahun saja," tukas Legislator PDIP. [tsr]


Komentar Pembaca