PEMILU 2019

KPU Perlu Jelaskan Dasar Hukum Eks Napi Koruptor Dilarang Nyaleg

Hukum   Minggu, 27 Mei 2018 | 10:54 WIB | LAPORAN: Hendry Ginting

KPU Perlu Jelaskan Dasar Hukum Eks Napi Koruptor Dilarang Nyaleg - Kantorberitapemilu.com

Ilustrasi/net


KBPRI. Komisi Pemilihan Umum (KPU) disarankan memberikan penjelasan hukum terkait keputusannya melarang mantan narapidana kasus Korupsi  maju dalam pencalegan.

Begitu dikatakan Mantan Gubernur Sumsel, Rosihan Arsyad seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOLSumsel, Minggu (27/5).

Menurut dia, pihaknya mengapresiasi keputusan KPU tersebut. Keputusan itu ujarnya positif, namun masih diperlukan satu hal lagi.

"KPU perlu memberikan penjelasan hukum untuk larangan itu karena menyangkut hak warga negara berpolitik," kata Rosihan.

Sebab tanpa penjelasan hukum itu.  Rosihan Arsyad mengatakan peraturan itu  terkesan untuk koruptor yang pernah tertangkap saja.

"Lalu bagaimana dengan koruptor yang tidak tertangkap atau masih menjalani proses hukum. Apakah masih bisa melenggang menggunakan hak politiknya, jadi semoga aturan dari KPU benar-benar dikaji lebih dalam, dampak positif dan negatifnya," terang mantan perwira tinggi Angkatan Laut.

Rosihan mengaku meski saat ini masih tercatat sebagai kader Partai Nasdem Sumsel, namun dirinya tidak berminat maju Pileg 2019 mendatang.

"Ingin istirahat dari dunia  politik. Nggak kuat lagi fisik buat kampanye, pengen jadi penonton saja," terangnya. [dry]


Komentar Pembaca