EKS NAPI KORUPTOR NYALEG

KPU Dingatkan Jangan Sampai Menuai Gugatan

Hukum   Minggu, 27 Mei 2018 | 11:14 WIB | LAPORAN: Hendry Ginting

KPU Dingatkan Jangan Sampai Menuai Gugatan - Kantorberitapemilu.com

Ace Hasan Sadzily

KBPRI. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bisa memastikan  Peraturan KPU  (PKPU) soal pelarangan mantan napi korupsi menjadi calon legislatif sesuai dengan UU 7/2017 tentang Pemilu.

"PKPU harus disesuaikan dengan UU," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Sadzily  seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Jakarta, Minggu (27/5).

Pasal 240 ayat 1 (G) UU 7/2017 tentang Pemilu sudah mengatur perihal persyaratan seorang caleg yang pernah bermasalah dengan hukum.

Ace mengingatkan, jika aturan turunan tidak sesuai dengan aturan di atasnya, maka hal tersebut akan sangat mungkin untuk dilakukan gugatan.

"Kalau tidak disesuaikan (dengan UU) nanti khawatir ada gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan itu," jelasnya.

Meski begitu, ia tekankan juga bahwa menyarankan atau bahkan meminta KPU untuk kembali mempertimbangkan pelarangan tersebut, bukan berarti kemudian bisa disebut sebagai pendukung korupsi.

"Itu bukan berarti kita tidak anti korupsi loh ya ," tukas Ace yang juga Pimpinan Komisi VIII DPR RI. [dry]


Komentar Pembaca

Penodaan Agama Sukmawati Lebih Parah Dari A..

Kamis, 21 Juni 2018 | 23:36

KPK Buka Arsip Lama Kasus KTP El..

Kamis, 21 Juni 2018 | 10:31

ACTA Kembali Uji Materi Aturan Presidential..

Senin, 18 Juni 2018 | 21:23

Novel Baswedan Tagih Janji Jokowi..

Minggu, 17 Juni 2018 | 16:17

PAN: Rizieq Bisa kembali ke Indonesia..

Minggu, 17 Juni 2018 | 15:18

Istana Bantah SP3 Rizieq Hasil Pertemuan Jo..

Minggu, 17 Juni 2018 | 11:40