20 Tahun Reformasi, Radikalisme dan Konflik Internasional Masih Rentan Terjadi

Nasional   Minggu, 03 Juni 2018 | 04:04 WIB | LAPORAN: Tangguh Sipria Riang

 20 Tahun Reformasi, Radikalisme dan Konflik Internasional Masih Rentan Terjadi - Kantorberitapemilu.com

Aktivis 98/Net

KBPRI. Peringatan 20 tahun Reformasi 1998 salah satunya fokus pada isu radikalisme yang melanda Indonesia. Terutama aksi terorisme yang marak belakangan. Para aktivis 98' memperingatkan pentingnya mengantisipasi bahaya radikalisme.

"Intinya kita harus menyadarkan bangsa bahwa Indonesia dalam bahaya ekstrimisme, radikalisme, anarkisme yang salah satu wujudnya terorisme," ujar Sarbini, aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) 98' dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/6).

Tidak hanya korban jiwa, imbuh Sarbini, dampak terorisme lainnya juga berbahaya. Salah satunya pemahamannya yang merusak. Upaya penanggulangan serupa yakni secara pemikiran, dinilai efektif.

"Oleh sebab itu seluruh elemen anak bangsa perlu bergandengan tangan dan menjaga kebhinekaan," kata dia.

Selain radikalisme, suhu persaingan yang memanas di dunia internasional juga perlu menjadi perhatian Indonesia. Mulai dari peristiwa meningkatnya ketegangan situasi ekonomi dan politik internasional, terutama paska pindahnya Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem 14 Mei 2018 lalu.

"Ditambah ekskalasi ketegangan Iran versus Arab Saudi terkait Syiah versus Sunni. Lalu ekskalasi ketegangan Iran versus Israel terkait perluasan peran Iran di Suriah," tutur aktivis FKSMJ 98' lainnya, Antonius Danar.

Peristiwa yang juga mempengaruhi kondisi di Tanah Air, imbuh dia, ialah hasil pertemuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang sempat dibatalkan.

Lalu konflik Laut China Selatan, hingga dugaan adanya tentara China yang masuk ke Indonesia dengan menyusup sebagai buruh. Seluruh keadaan ini menurutnya perlu menjadi perhatian khusus, terutama oleh pengambil kebijakan di Indonesia.

"Semua variabel-variabel tersebut di atas akan menstimulus jaringan sel-sel kerusuhan untuk menyulut konflik horizontal di mana skenarionya akan jauh lebih parah dari 65' dan 98'," jelasnya.

Negara dilanda konflik, apalagi tanpa hadirnya kepemimpinan yang mampu mengendalikan situasi, dinilai berbahaya. Sebab jika demikian darurat militer akan diberlakukan, sehingga situasi tersebut berpeluang dimanfaatkan kelompok-kelompok separatis untuk memerdekakan wilayahnya.

Seluruh variabel di atas, imbuh Danar, bakal memuncak dan akhirnya memicu Perang Dunia III yang terjadi di Asia Pasifik dengan pusatnya di Indonesia.

"Genosida pasti terjadi, negara terancam bubar, Dewan Keamanan PBB akan masuk atas nama PBB untuk mengendalikan keamanan dan membawa bantuan logistik dan medis. Jika skenario terburuk itu terjadi, apakah kita masih terpikir untuk bicara rebut kekuasaan?" tandas Danar. [tsr]


Komentar Pembaca