PDIP: Jangan Kebiri Hak Suara TKI di Pemilu 2019

Politik   Selasa, 05 Juni 2018 | 21:35 WIB | LAPORAN: Wahyu Sabda Kuncahyo

PDIP: Jangan Kebiri Hak Suara TKI di Pemilu 2019 - Kantorberitapemilu.com

Pemungutan Suara/Net

KBPRI. Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) KJRI Jeddah bersama panwaslu menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan luar negeri partai politik di Saudi Arabia, pada Senin (4/6).

Perwakilan parpol luar negeri di Saudi Arabia yang hadir diantaranya PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra.

Dalam rakor diketahui belum ada titik terang perihal syarat identitas dalam pendaftaran sebagai pemilih dan calon pemilih yang mendaftar saat pemungutan suara.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, syarat pendaftaran sebagai pemilih yaitu memiliki identitas seperti KTP, paspor, Surat Pengganti Laksana Paspor (SPLP) atau dokumen lain yang masih berlaku.

Begitu pula bagi WNI dan atau TKI yang mendaftar saat pemungutan suara, waktu hak pilihnya diberikan setelah para WNI dan atau TKI yang sudah mendaftar sebelum pemungutan suara selesai memberikan hak suaranya.  

DPLN PDIP Saudi Arabia yang diwakili Ramida Muhammad selaku wakil ketua menyayangkan atas peraturan tersebut.

Sebab, berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan, dari ratusan ribu WNI atau TKI di Saudi terdapat dua katagori, diantaranya WNI/TKI yang berstatus legal dan yang berstatus overstayer.

"Kalau WNI/TKI berstatus overstayer yang ingin menggunakan hak suaranya harus memiliki identitas yang masih berlaku secara tidak langsung mengebiri hak suaranya. Fakta di lapangan, mayoritas WNI/TKI overstayer tidak memegang identitas. Kalaupun ada seperti SPLP masa berlakunya sudah habis. Dan sepengatahuan kami, perwakilan RI di Saudi Arabia tidak akan memperbaharui SPLP kecuali tujuannya kembali ke Tanah Air," papar Ramida dalam keterangannya, Selasa (5/6).

Menurutnya, bila peraturan tersebut dipertahankan dan KPU tidak merevisi akan banyak WNI/TKI khususnya yang berstatus overstayer tidak dapat menggunakan hak suara.

Memperhatikan para WNI/TKI di Saudi memiliki kewajiban dan tanggungan kerja sekalipun di hari Jumat, DPLN PDIP Saudi mengusulkan agar WNI/TKI yang mendaftar sebagai pemilih pada saat pemungutan suara tidak harus menunggu hingga selesai para WNI/TKI yang telah mendaftar sebelum pemungutan suara menggunakan hak suaranya.

"Mereka tidak mendaftar sebelum pemungutan suara bukan kesalahan mereka, tetapi PPLN Perwakilan RI di Saudi Arabia memiliki keterbatan yang akibatnya tidak dapat menjangkau mereka. PPLN perwakilan RI di Saudi pun tidak bisa serta merta berpangku tangan dan mengandalkan komunitas atau komponen WNI di Saudi. WNI/TKI telat atau tidak ada waktu untuk mendaftar karena memiliki alasan kuat yaitu tanggungan kerja, khususnya pekerja rumah tangga," jelas Ramida.

Merujuk pada Pemilu 2014, pemilih yang banyak menggunakan hak suara yang mendaftar saat pemungutan dibanding yang mendaftar sebelum waktu pemungutan.

Ramida yang juga ketua Posko Perjuangan TKI Saudi Arabia menambahkan, hasil Rakor dengan PPLN KJRI Jeddah dan panwaslu sudah dilaporkan ke Sharief Rachmat selaku ketua DPLN PDIP Saudi. Berdasarkan arahannya, DPLN PDIP Saudi akan melapor dan berkonsultasi dengan DPP PDIP dan Fraksi PDIP Komisi II DPR RI.  

"Perwakilan luar negeri partai politik di Saudi Arabia sepakat pemungutan suara melalui tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) dilakukan secara early voting yang jatuh pada hari Jumat 12 April 2019," imbuhnya. [wah]


Komentar Pembaca