Wiranto Jamin RKUHP Tidak Lemahkan KPK

Hukum   Rabu, 06 Juni 2018 | 20:47 WIB | LAPORAN: Wahyu Sabda Kuncahyo

Wiranto Jamin RKUHP Tidak Lemahkan KPK - Kantorberitapemilu.com

KPK/Net

KBPRI. Menko Polhukam Wiranto menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, tim perumus revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), dan pihak terkait.

Terkait pembahasan RKUHP yang disebut-sebut akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya undang para pemangku dari pemerintah, ada dari tim perumus RUU KUHP sendiri, ada dari menkumham, ada kelompok ahli dan sebagainya. Saya undang untuk tanyakan kepada mereka pertanyaan sederhana saja apakah benar RUU KUHP ini melemahkan kegiatan pemberantasan korupsi oleh KPK, dan apakah RUU KUHP substansinya melemahkan KPK. Ternyata jawabannya tidak, tidak sama sekali," papar Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (6/6).

Dia menjelaskan, perubahan UU tersebut tidak bersifat melemahkan karena penyusunan rancangannya sudah melalui proses matang.

"Karena mereka menjelaskan penyusunan ini sudah dilaksanakan cukup lama. Mengundang berbagai pihak yang berkepentingan masalah-masalah yang menyangkut perubahan atau penyempurnaan KUHP itu," ujar Wiranto.

Masuknya lima delik pidana khusus dalam RUU KUHP tidak akan membuat UU khusus menjadi mandul. Selain juga, masuknya delik tersebut hanya bersifat modifikasi aturan yang sudah ada.

"Yang digunjingkan kan masuknya delik lima pidana khusus, ada korupsi, terorisme, narkotika, pelanggaran HAM berat dan pencucian uang. Sangkaan orang maka UU khusus yang mengatur tindakan khusus itu mandul, habis, tidak berlaku, padahal tidak," beber Wiranto.

Delik pidana khusus dalam RUU KUHP hanya melengkapi pelaksanaan konsolidasi atau modifikasi hukum.

"Integrasi hukum harus masuk karena ini mengatur lex generalis, hanya hal pokok saja. Tapi hal khusus lex spesialisnya itu tetap masuk pada UU yang sudah ada, termasuk UU Tipikor, UU Narkotika itu tidak habis, tidak dihapus dan masih berlaku," demikian Wiranto. [wah]


Komentar Pembaca

Penodaan Agama Sukmawati Lebih Parah Dari A..

Kamis, 21 Juni 2018 | 23:36

KPK Buka Arsip Lama Kasus KTP El..

Kamis, 21 Juni 2018 | 10:31

ACTA Kembali Uji Materi Aturan Presidential..

Senin, 18 Juni 2018 | 21:23

Novel Baswedan Tagih Janji Jokowi..

Minggu, 17 Juni 2018 | 16:17

PAN: Rizieq Bisa kembali ke Indonesia..

Minggu, 17 Juni 2018 | 15:18

Istana Bantah SP3 Rizieq Hasil Pertemuan Jo..

Minggu, 17 Juni 2018 | 11:40