Golkar Pastikan MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Wapres

Politik   Rabu, 06 Juni 2018 | 23:19 WIB | LAPORAN: Wahyu Sabda Kuncahyo

Golkar Pastikan MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Wapres   - Kantorberitapemilu.com

Partai Golkar/Net

KBPRI. Partai Golkar melihat kecil kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pendukung Wakil Presiden Jusuf Kalla atas UU 7/2017 tentang Pemilu perihal batas masa jabatan.

Sekretaris Majelis Etik Golkar Rully Chairul Azwar menilai, pembatasan maksimal dua periode jabatan presiden dan wapres merupakan amanah Reformasi 1998.

"Semangat Reformasi lah menghendaki dibatasinya masa jabatan presiden dan Wapres berturut-turut maupun tidak, maksimum dua kali," ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/6).

Menurut Rully, pembatasan dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan demokrasi setelah dua pemimpin Indonesia menjabat dalam waktu cukup lama.

"Di mana Bung Karno seumur hidup dan Pak Harto tujuh kali terpilih menjadi presiden, sehingga menimbulkan berbagai kondisi yang merugikan kehidupan demokrasi," jelasnya.

Pembatasan jabatan sudah termuat dalam amandemen UUD 1945 pasca Reformasi. Dengan kata lain jauh sebelum UU 7/2017 terbit.

"Dalam Sidang MPR 1999 ditetapkan adanya amandemen UUD 1945 dan tentang pembatasan masa jabatan presiden menjadi agenda prioritas yang kemudian dimuat dalam perubahan pasal 7 UUD 1945 yang rumusan seutuhnya berasal dari TAP XIII/1998 ini," demikian Rully.

Adapun, pendukung Jusuf Kalla menggugat pasal tentang syarat pencalonan presiden atau wapres di UU 7/2017 dengan harapan tokoh senior Golkar itu dapat kembali mendampingi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. [wah]


Komentar Pembaca