Program Jokowi Bidang Energi Kurang Aplikatif

Nasional   Kamis, 07 Juni 2018 | 01:05 WIB | LAPORAN: Tangguh Sipria Riang

Program Jokowi Bidang Energi Kurang Aplikatif - Kantorberitapemilu.com

Joko Widodo/Net

KBPRI. Masih banyak program di era pemerintahan Jokowi yang sudah bagus dalam perencanaannya tapi masih kurang dalam pelaksanaannya.

Hal itu dikatakan salah satu aktivis FKSMJ 98, Antonius Danar dalam acara buka bersama Aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) 98 sekaligus Haul Bung Karno, 6 juni 2018 di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (6/6).

"Khususnya di bidang energi, seperti Program Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)," kata Antonius dalam siaran persnya kepada redaksi.

Menurut Antonius, LTSHE memiliki peran dalam peningkatan ratio elektrifikasi atau pemerataan listrik. "Pada tahun 2019, target ratio elektrifikasi mencapai 97 persen melalui program LTSHE," terangnya.

Untuk menerangi 2.500 desa, lanjut Antonius, menjadi tanggung jawab PT PLN (persero). Hanya saja PLN tidak memasang LTSHE seperti yang dilakukan Kementerian ESDM. Melainkan langsung memasang jaringan listrik atau yang disebut listrik pedesaan.

Sebanyak 500-an desa yang belum teraliri listrik digarap oleh PLN. Pada tahun 2018 sekitar 445 desa yang diterangi. Pada umumnya listrik desa PLN itu berada di Malukul Papua dan Papua Barat. Sehingga melalui Program LTSHE mampu mererangi 250 ribu rumah tangga secara off grid.

Untuk diketahui, program LTSHE yang lahir dari Pelpres 47/2017. Sayangnya hanya di jalankan oleh dua perusahaan saja. Alasannya, tender yang secara jadwal selalu berubah berubah dan spesifikasi yang rumit. Sehingga, akhirnya cuma menjadi bancakan segelintir kontraktor. "Imbasnya, kecepatan dalam pekerjaan menjadi molor melebihi tahun anggaran," sesal Antonius.

Selain itu, Antonius juga mengkritisi tender di Kementrian yang hanya memenangkan pihak BUMN. Sebaliknya, tidak memberikan pihak swasta secara luas. Sehingga banyak perusahaan swasta yang hampir sekarat dengan kondisi seperti sekarang ini.

Hal ini juga diperparah bila tahun tahun lalu BUMN yang ditunjuk sebagai pemenang mensubkontrakan sebagian pekerjaan kepada pihak swasta. "Dengan alasan mengejar target profit dan efisiensi makan sub kontrak pekerjaannya diambil oleh anak atau cucu BUMN," tutur Antonius.

Di tempat yang sama, aktivis FKSMJ 98 lainnya, Sarbini mengungkapkan bahwa Indonesia masih dilanda krisis kepercayaan. "Sehingga belum ada satupun presiden setelah Soekarno yang berkompeten secara integritas memimpin negeri ini dengan kepercayaan penuh dari rakyatnya," timpalnya. [tsr]


Komentar Pembaca