Pilgub Jawa Timur 2018

Ketua DPRD Surabaya Langgar Aturan Soal Kampanye Puti

Pilkada   Sabtu, 09 Juni 2018 | 02:25 WIB | LAPORAN: Tangguh Sipria Riang

Ketua DPRD Surabaya Langgar Aturan Soal Kampanye Puti - Kantorberitapemilu.com

Armuji/Net

KBPRI. Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji terbukti melanggar aturan kampanye dengan memanfaatkan fasilitas rumah dinas. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya menetapkan hal tersebut sesuai dengan laporan seorang guru dari Surabaya, Ali Azhara.

"Hasil pemeriksaan dan kajian Panwaslu bahwa status laporan adalah pelanggaran tindak pidana pemilihan," ujar Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya, Hadi Margo kepada wartawan di Surabaya, Kamis (7/6).

Menurut Hadi, bukti yang menguatkan putusan Panwaslu ini yakni berdasarkan keterangan saksi dan foto kegiatan silaturahmi atau buka puasa bersama yang dihadiri Armuji, Puti, pada Minggu (27/5). Serta melibatkan Ketua Paguyuban Bunda PPT serta koordinator kelurahan se-Surabaya yang juga dihadiri oleh calon wakil gubernur Jatim nomor urut 2, Puti Guntur Soekarno.

Selain itu, Panwaslu akan melengkapi alat bukti lainnya dari pelapor, Ali Azhara berupa pamflet atau brosur yang isinya mengajak memilih pasangan nomor urut dua, Saifullah Yusuf-Puti Guntur. "Saksi punya bukti itu karena terlibat di kegiatan itu," katanya.

Setelah memutuskan politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu melanggar aturan kampanye, selanjutnya Panwaslu Surabaya akan mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti instansi terkait. Yakni Polrestabes Surabaya dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Surabaya.

Menurut Hadi, anggota legislatif pasti paham regulasi atau kode etik terkait larangan kampanye di rumah dinas yang notabene aset negara. Sedangkan tugas dan wewenang BK sebagai alat kelengkapan DPRD dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota berdasarkan kode etik dewan.

Sementara terkait Puti yang hadir dalam acara tersebut, Hadi mengatakan pihaknya tidak cukup waktu untuk melakukan pemanggilan. "Sesuai aturan, kami hanya punya waktu lima hari untuk segera memutuskan hasil pemeriksaan. Laporan dari saksi masuk ke Panwaslu pada 31 Mei kemudian kami memutuskan pada 5 Juni," pungkasnya. [tsr]


Komentar Pembaca