Pasal-pasal di RKUHP Ancam Kebebasan Anti Korupsi

Hukum   Minggu, 10 Juni 2018 | 20:47 WIB | LAPORAN: Wahyu Sabda Kuncahyo

Pasal-pasal di RKUHP Ancam Kebebasan Anti Korupsi - Kantorberitapemilu.com

Korupsi/Net

KBPRI. Beberapa pasal dalam Rancangan KUHP berpotensi mengancam kebebasan pegiat anti korupsi dan masyarakat. Khususnya pada delik yang dianggap menyerang pemerintahan.

"RKUHP saat ini mengatur banyak pasal pidana yang berpotensi digunakan untuk membungkam para pegiat anti korupsi dan masyarakat umum," kata anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW) Lalola Easter dalam jumpa pers di kantornya, Kalibata, Jakarta, Minggu (10/6).

Dia menjelaskan, delik-delik itu ada pada pasal 238 RKUHP tentang penghinaan presiden dan wakil presiden serta pasal 259 RKUHP tentang pernyataan permusuhan pada pemerintah yang hidup kembali setelah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut Lola, ancaman kebebasan juga berpotensi pada pers. Kebebasan pers akan terbelenggu jika RKUHP masih mengatur ketentuan yang multi tafsir, utamanya berkaitan dengan pemberitaan.

"Masalah kebebasan pers sepertinya akan terus berlanjut apabila RKUHP masih mengatur beberapa ketentuan yang masih multi tafsir, utamanya terkait pers. Meskipun terdapat UU Pers namun pola kriminalisasi yang bergeser pada narasumber yang tidak dilindungi oleh UU Pers menjadi satu isu tersendiri," paparnya.

Lola menyebutkan pasal-pasal yang diyakini akan menghambat kebebasan pers dalam memberantas korupsi. Pasal-pasal tersebut dianggap multi tafsir dan dapat secara langsung menyeret jurnalis atau pun narasumber.

"Pasal-pasal itu diantaranya pasal 284 RKUHP tentang penyiaran berita bohong, pasal 589 RKUHP tentang penyiaran berita bohong untuk keuntungan, pasal 302 dan 303 RKUHP tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan, pasal 224 dan 225 RKUHP tentang pembocoran rahasia negara, dan tentu pasal-pasal yang membungkam kebebasan berekspresi," imbuhnya. [wah]


Komentar Pembaca

Penodaan Agama Sukmawati Lebih Parah Dari A..

Kamis, 21 Juni 2018 | 23:36

KPK Buka Arsip Lama Kasus KTP El..

Kamis, 21 Juni 2018 | 10:31

ACTA Kembali Uji Materi Aturan Presidential..

Senin, 18 Juni 2018 | 21:23

Novel Baswedan Tagih Janji Jokowi..

Minggu, 17 Juni 2018 | 16:17

PAN: Rizieq Bisa kembali ke Indonesia..

Minggu, 17 Juni 2018 | 15:18

Istana Bantah SP3 Rizieq Hasil Pertemuan Jo..

Minggu, 17 Juni 2018 | 11:40