Pasal-pasal di RKUHP Ancam Kebebasan Anti Korupsi

Hukum   Minggu, 10 Juni 2018 | 20:47 WIB | LAPORAN: Wahyu Sabda Kuncahyo

Pasal-pasal di RKUHP Ancam Kebebasan Anti Korupsi - Kantorberitapemilu.com

Korupsi/Net

KBPRI. Beberapa pasal dalam Rancangan KUHP berpotensi mengancam kebebasan pegiat anti korupsi dan masyarakat. Khususnya pada delik yang dianggap menyerang pemerintahan.

"RKUHP saat ini mengatur banyak pasal pidana yang berpotensi digunakan untuk membungkam para pegiat anti korupsi dan masyarakat umum," kata anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW) Lalola Easter dalam jumpa pers di kantornya, Kalibata, Jakarta, Minggu (10/6).

Dia menjelaskan, delik-delik itu ada pada pasal 238 RKUHP tentang penghinaan presiden dan wakil presiden serta pasal 259 RKUHP tentang pernyataan permusuhan pada pemerintah yang hidup kembali setelah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut Lola, ancaman kebebasan juga berpotensi pada pers. Kebebasan pers akan terbelenggu jika RKUHP masih mengatur ketentuan yang multi tafsir, utamanya berkaitan dengan pemberitaan.

"Masalah kebebasan pers sepertinya akan terus berlanjut apabila RKUHP masih mengatur beberapa ketentuan yang masih multi tafsir, utamanya terkait pers. Meskipun terdapat UU Pers namun pola kriminalisasi yang bergeser pada narasumber yang tidak dilindungi oleh UU Pers menjadi satu isu tersendiri," paparnya.

Lola menyebutkan pasal-pasal yang diyakini akan menghambat kebebasan pers dalam memberantas korupsi. Pasal-pasal tersebut dianggap multi tafsir dan dapat secara langsung menyeret jurnalis atau pun narasumber.

"Pasal-pasal itu diantaranya pasal 284 RKUHP tentang penyiaran berita bohong, pasal 589 RKUHP tentang penyiaran berita bohong untuk keuntungan, pasal 302 dan 303 RKUHP tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan, pasal 224 dan 225 RKUHP tentang pembocoran rahasia negara, dan tentu pasal-pasal yang membungkam kebebasan berekspresi," imbuhnya. [wah]


Komentar Pembaca