DPD: Pancasila Milik Semua

Nasional   Minggu, 10 Juni 2018 | 23:18 WIB | LAPORAN: Wahyu Sabda Kuncahyo

DPD: Pancasila Milik Semua - Kantorberitapemilu.com

Foto/Net

KBPRI. Salah satu faktor terbesar bangsa Indonesia tetap solid bersatu adalah ideologi Pancasila yang tumbuh dan terus bersemai.

Walau dalam perjalanannya Pancasila sempat dijadikan alat kekuasaan, namun nilai-nilainya tidak pernah luntur dalam kehidupan rakyat Indonesia.

Menurut Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris, Pancasila harus terus dijaga agar tetap menjadi milik seluruh insan di Indonesia, bukan diarahkan hanya menjadi milik kelompok tertentu. Adanya sikap atau tindakan sekelompok orang apalagi didukung kekuatan tertentu menganggap diri paling Pancasila dan berhak menjadi penafsir nilai-nilai Pancasila tidak boleh terjadi, karena akan melahirkan kegaduhan dan mengancam kebersamaan.

"Pancasila milik kita semua, bukan milik kelompok-kelompok tertentu. Berbahaya jika ada orang, sekelompok orang apalagi organisasi atau lembaga yang menganggap dirinya paling Pancasialis sementara yang lain kurang atau tidak Pancasialis. Arogansi yang menganggap dirinya paling Pancasila akan menjadi sumber kegaduhan dan benih perpecahan dan ini tidak boleh kita biarkan," papar Fahira dalam Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di Cipayung, Jakarta, Minggu (10/6).

Baginya, perdebatan soal Pancasila sudah selesai setelah Republik Indonesia berdiri. Harusnya, saat ini rakyat sudah merasakan kekuatan kelima sila Pancasila, terutama sila yang terkait keadilan sosial.

"Saat ini Pancasila lebih banyak diteriakkan daripada diimplementasikan. Ada kesan Pancasila dijadikan milik kelompok tertentu saja. Kalau seperti ini terus, kapan rakyat merasakan kekuatan kelima sila Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari," jelas Fahira.

Dia juga mengungkapkan kekecewaan atas ketidakmampuan pemerintah menjelaskan alasan berdirinya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang saat ini menjadi sorotan.

"Pemerintah kurang sigap menjelaskan ke publik apa guna lembaga ini, apa output dan outcome-nya. Ada persoalan serius yang dihadapi bangsa ini sehingga kita butuh badan pembinaan ideologi. Semua itu tidak terjawab," imbuh Fahira. [wah]


Komentar Pembaca