KPU Kota Bekasi Harus Transparan Soal Ijazah Calon

Pilkada   Selasa, 12 Juni 2018 | 21:19 WIB | LAPORAN: Wahyu Sabda Kuncahyo

KPU Kota Bekasi Harus Transparan Soal Ijazah Calon   - Kantorberitapemilu.com

Pilkada/Net

KBPRI. KPU Kota Bekasi diminta menjalankan proses pelaksanaan pilkada secara jujur, profesional, keterbukaan, akuntabilitas dan berkepastian hukum. Sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koordinator Tim Advokasi Pasangan Nur Supriyanto-Adhi Firdaus, Bambang Sunaryo menjelaskan, pilkada serentak 2018 ini menuju proses pemungutan dan perhitungan suara pada 27 Juni. Diharapkan Pilwalkot Bekasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam rangka transparansi terhadap proses pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Bekasi. Tim Advokasi Pasangan Nur-Firdaus meminta agar KPU Kota Bekasi membuka secara transparan terhadap hasil verifikasi persyaratan calon wali kota dan wakil wali kota, khususnya menyangkut penggunaan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah tingkat SLTA sebagai persyaratan utama yang diamanahkan oleh PKPU 3/2017 pasal 4 ayat 1 huruf (c) sebagaimana yang telah diubah oleh PKPU 15/2017," jelasnya kepada wartawan, Selasa (12/6).

Bambang menambahkan, hasil verifikasi terhadap penggunaan STTB atau ijazah harus disampaikan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Bekasi sebagai bentuk adanya kepastian hukum.

"Mengingat adanya temuan dan dugaan ijazah yang telah dilakukan oleh salah satu calon wali Kota Bekasi masih bermasalah dari aspek hukumnya," imbuhnya. [wah]


Komentar Pembaca