Caleg Hanura Diminta Waspadai Manuver Kubu Sudding

Politik   Rabu, 13 Juni 2018 | 18:53 WIB

Caleg Hanura Diminta Waspadai Manuver Kubu Sudding - Kantorberitapemilu.com

Partai Hanura/Net

KBPRI. Bakal calon anggota legislatif Partai Hanura diimbau jangan sampai terkecoh dengan manuver yang dilakukan oleh pengurus kubu Daryatmo-Sarifudding Sudding.

Menurut Wakil Sekjen Bidang Hukum DPP Hanura Petrus Selestinus, Hanura pimpinan Ketum Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung Siregar yang sah menurut hukum.

"Kepengurusan ini diakui oleh Kemenkumhan dan KPU," katanya, diberitakan RMOL, Rabu (13/6).

Sebelumnya, KPU mengakui Partai Hanura kepengurusan OSO dengan Sekjen Herry Lontung merupakan struktur yang sah dah berhak berkompetisi pada ajang pemilihan umum melalui surat KPU-RI Nomor 578/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018 butir ke-7.

Partai Hanura sendiri sebelumnya dilanda konflik internal. Di mana, kubu Daryatmo-Syarifuddin Sudding menggugat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 atas kepengurusan OSO-Herry Lontung ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Namun gugatan ditunda oleh PTUN. Karena KPU butuh kepastian hukum menyusul Pilkada dan Pilpres akan berlangsung sebentar lagi melalui surat Nomor 353/HK.05-SD/03/KPU/lV/2018 tanggal 9 April 2018 KPU berkonsultasi dengan menteri Hukum dan HAM RI terkait perkara itu.

Hasilnya, kepengurusan DPP Hanura masih mengacu pada Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH- 01. AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revatilasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.

Petrus mengaku sangat mengapresiasi langkah KPU yang terus memantau aktivitas Hanura dan menemukan adanya aktivitas pendaftaran Caleg 2019 yang dilakukan oleh organ atau oknum-oknum mengatasnamakan Hanura yang sah.

Surat resmi KPU tersebut telah melindungi masyarakat pemegang hak pilih dan mencegah kerugian yang akan diderita oleh KPU dan Partai Hanura. Pasalnya, surat KPU telah menutup pintu bagi DPD/DPW dan DPC Hanura yang dibentuk secara ilegal oleh Daryatmo-Sudding.

"Dengan surat KPU, masyarakat tidak terjebak dalam tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu mengatasnamakan Partai Hanura untuk meminta uang dan lain-lain dalam proses pencalegan. Jadi, kami berterima kasih setinggi-tingginya atas sikap KPU yang tetap konsisten pada aspek legal demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan Partai Hanura," demikian Petrus. [wah] 


Komentar Pembaca