Ulah Yahya Staquf, Komitmen Jokowi Atas Kemerdekaan Palestina Dipertanyakan

Internasional   Kamis, 14 Juni 2018 | 01:37 WIB | LAPORAN: Tangguh Sipria Riang

Ulah Yahya Staquf, Komitmen Jokowi Atas Kemerdekaan Palestina Dipertanyakan - Kantorberitapemilu.com

Ali Mansyur/Net

KBPRI. Aktivis Hukum bidang Luar Negeri Universitas Islam Jakarta (UIJ) Ali Yusuf mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kemerdekaan Palestina.

Hal ini mengacu pada sikap Katib Aam (Sekjen) Suriyah PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat menjadi pembicara di Israel, Minggu (10/6) kemarin.

"Harusnya Presiden Jokowi melalui menterinya tidak mengizinkan KH Yahya menerima undangan dari Israel sebagai bentuk protes terhadap kekejaman Israel terhadap sodara kita di Palestina," kata Ali dalam siaran persnya, Rabu (13/6).

Dengan kunjungan Yahya ke Israel, sambung Ali, maka komitmen Presiden Jokowi dan Pemerintahannya membebaskan Palestina dari kejahatan tentara Israel dan sekutunya diragukan. Dampaknya tentu saja menjadi preseden buruk bagi Presiden Jokowi dan pemerintahnnya di mata masyarakat Indonesia dan dunia.

"Jika Pemerintah Indonesia belum bisa boikot atau menolak produk-produk penyumbang dana bagi Israel, paling tidak menolak hubungan luar negeri dalam bentuk apapun dengan Israel. Salah satunya tidak mengirimkam perwakilannya menginjakan kaki ke Israel terkait hal apapun," paparnya.

Ali juga mengaku prihatin dengan pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi dan Menlu Retno yang kurang tegas merespon masalah sensitif ini.

Kata dia bagaimana Presiden dan Menlu tidak mengetahui terkait kunjungan Cholil Yahya ke Israel padahal undang-undangnya telah mengatur setiap anggota watimpres harus izin presiden jika ingin melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Ali mengungkapkan, sesuai Pasal 6 ayat 2 UU No 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas permintaan Presiden dapat mengikuti sidang kabinet dan  mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan.

"Artinya setiap anggota watimpres kalau mau ke luar negeri haru izin presiden. Pertanyaan kenapa Pak Jokowi mengizinkanya kalau Pak Haji Cholil Yahya mau ke Israel," tegasnya.

Ali meminta sesuai Pasal 8 bahwa setiap anggota Watimpres harus jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, presiden tidak memakai lagi Yahya Cholil menjadi anggotan Watimpres.

"Karena perbuatan Yahya itu dikatagorikan perbuatan tidak jujur dan tercela. Di mana seluruh rakyat Indonesia mengecam kebengisan Israel dia malah ramah terhadap Israel," paparnya. [tsr]


Komentar Pembaca