ACTA Kembali Uji Materi Aturan Presidential Threshold

Hukum   Senin, 18 Juni 2018 | 21:23 WIB | LAPORAN: Wahyu Sabda Kuncahyo

ACTA Kembali Uji Materi Aturan Presidential Threshold - Kantorberitapemilu.com

Foto/Net

KBPRI. Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) akan mendaftarkan uji materi ketentuan presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi dilakukan terhadap pasal 222 UU Pemilu.

"ACTA akan segera kembali mendaftarkan uji materiil ketentuan presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi," kata Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman di Kawasan Menteng, Jakarta, Senin (18/6).

Dia menjelaskan, pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan pasal 6 UUD 1945 yang mengatur syarat menjadi calon presiden, serta pasal 6A ayat 5 yang mengatur tata cara pemilihan presiden.

"Pasal 6 UUD 1945 sama sekali tidak mensyaratkan adanya dukungan 20 persen suara partai politik di parlemen atau 25 persen suara sah nasional. Namun, pasal 222 yang secara teknis seharusnya hanya mengatur tata cara pencalonan justru membuat syarat tambahan yang menyimpang tersebut," papar Habiburokhman.

ACTA optimis MK akan menerima permohonan gugatan yang diajukan. Meski permohonan uji materiil terhadap presidential threshold pernah ditolak sebelumnya.

"Kami yakin ada situasi konstitusional baru yang perlu menjadi pertimbangan MK yang membuat perkara ini layak diperiksa kembali dan tidak nebis in idem. Situasi konstitusional baru tersebut adalah fakta konkrit besarnya aspirasi masyarakat agar terjadi suksesi kepemimpinan nasional secara damai melalui Pemilu 2019," jelas Habiburokhman.

Permohonan uji materi akan didaftarkan pada 21 Juni nanti. Gugatan tersebut juga didasarkan banyaknya aspirasi masyarakat yang ingin mendorong pergantian presiden pada 2019.

"Kita tahu banyak sekali aspirasi dari masyarakat yang menginginkan dan mengusung calonnya masing-masing sebagai capres yang kemungkinan sulit terwujud, sulit terealisasi kalau tidak ada pembatalan pasal 222 ini," imbuh Habiburokhman.

Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu sendiri mengatur ketentuan bahwa untuk mengusung pasangan capres, partai politik atau gabungan partai politik paling tidak harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. [wah]


Komentar Pembaca

Lalai, Kadishub Samosir Tersangka Tenggelam..

Jumat, 29 Juni 2018 | 04:21

Labuhanbatu Rawan Penyelundupan Narkoba, Ja..

Jumat, 29 Juni 2018 | 01:44

Narkoba dan Begal di Sumut Turun Drastis, T..

Kamis, 28 Juni 2018 | 19:22

Penodaan Agama Sukmawati Lebih Parah Dari A..

Kamis, 21 Juni 2018 | 23:36

KPK Buka Arsip Lama Kasus KTP El..

Kamis, 21 Juni 2018 | 10:31

Novel Baswedan Tagih Janji Jokowi..

Minggu, 17 Juni 2018 | 16:17