Ombusman Minta Anies-Sandi Buka Jalan Jatibaru Setelah Lebaran

Politik   Kamis, 21 Juni 2018 | 10:50 WIB | LAPORAN: Hendry Ginting

Ombusman Minta Anies-Sandi Buka Jalan Jatibaru Setelah Lebaran - Kantorberitapemilu.com

Anies-Sandi/net

KBPRI. Sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak kunjung membuka Jalan Jatibaru, Tanah Abang, membuat geram Ombudsman.

Lembaga pelayanan publik ini akan mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan rekomendasi pemberhentian sementara kepala daerah.

Padahal sejak awal penutupan jalan itu sudah menuai banyak kritikan dan keluhan. Baik dari pengguna jalan hingga netizen. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman DKI Jakarta, Dominikus Dalu menuturkan, sejak dirilisnya hasil akhir pemeriksaan (LHAP) Ombudsman, Maret 2018, hingga berakhirnya libur Lebaran, satu ruas dari Jalan Jatibaru masih diperuntukkan kegiatan pedagang kaki lima (PKL).

"Intinya kami minta setelah Lebaran ini dibuka, kalau belum saya usul ke pimpinan untuk rekomendasi, supaya ada ketegasan dan maladministrasinya tidak berlanjut," kata Dominikus di Jakarta.

Dia menerangkan, Pasal 38 UU no. 37/2008 tentang Ombudsman menyatakan rekomen­dasi Ombudsman wajib dilaksanakan. Hal itu juga diperkuat dengan Pasal 351 ayat (4) UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan kepala daerah wa­jib melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Apabila tidak dilaksanakan terdapat sanksi paling berat berupa pemberhentian sementara kepala daerah.

Dominikus mencatat, hingga kini Pemprov DKI belum melaksanakan berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya terkait pe­nutupan Jalan Jatibaru. Padahal poin tersebut menjadi salah satu bukti temuan maladminis­trasi dari kebijakan penutupan jalan.

Menurutnya, Ombudsman DKI telah me­nyurati Gubernur DKI pada 24 Mei 2018 untuk melaksanakan komitmennya dan segera mengembalikan Jalan Jatibaru sesuai fungsin­ya. Namun sejauh ini surat tersebut belum di­tanggapi. "Surat kami minta Jalan Jatibaru dibuka setelah Lebaran, karena Pemprov tidak melaksanakan komitmennya untuk koordinasi dengan Ditlantas Polda Metro," katanya.

Sementara itu Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Deriyan, menegaskan pihaknya tetap mengusut laporan mengenai penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurutnya, alasan proses penyelidikan tetap dilakukan karena kewenangan Ombudsman dan kepoli­sian berbeda.

Sebab, Ombudsman hanya berdasarkan aspek pelayanan publik sedangkan kepolisian berdasarkan penyalahgunaan wewenang. "Nah Ombudsman ini menilai dari sisi publik dan itu menurut saya penting ketika publik masyarakat merasakan ada sisi kerugian dan dari sisi kerugian itu ada wujud penyalahgu­naan kewenangan," terangnya.

"Kan wujud yang kita angkat adalah adanya bentuk penyalahgunaan wewenang. Kalau penyalahgunaan wewenang berarti ada ke­wenangan yang dilanggar dalam keputusan penutupan jalan tersebut. Kewenangan itu kan lihat dari sisi apakah ada bentuk kerugian yang timbul, apakah penutupan itu mengakibatkan kerugian dan yang lain lain," tambahnya.

Adi juga menyampaikan penyidik juga akan meminta pendapat Ombudsman RI soal temuannya. "Nah hal itu yang nanti akan kita dalami di dalam proses penyelidikan kita," katanya.

Di sisi lain, Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus juga mengeluhkan pedagang kaki lima (PKL) yang semakin leluasa menguasai trotoar di jalanan Jakarta. Hal ini tentunya mengakibatkan beberapa kawasan di Jakarta menjadi semakin semrawut. Terlebih lagi para pejalan kaki juga terkena dampak okupasi trotoar oleh para pedagang kaki lima.

Pihaknya mencatat, sepanjang Gedung Blok F Tanah Abang, sampai dengan simpang Jalan Jatibaru Raya, Jakarta Pusat, banyak pedagang kaki lima yang mengokupasi trotoar jalanan. Kemudian juga banyak pedagang makanan yang memakan trotoar karena menaikkan gerobak dagangannya hingga di atas trotoar.

"Banyaknya PKL yang memenuhi trotoar jalanan jakarta mengakibatkan pengunjung Tanah Abang terpaksa harus berdesak-desa­kan, karena ruang yang tersisa untuk pejalan kaki hanya seukuran dua orang pejalan kaki saja," katanya.

Kalangan netizen juga bersuara mengenai sikap ngotot Pemprov DKI Jakarta terkait pe­nutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, tersebut. Dalam akun twitternya, user Umar Ibrahim meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk menegakkan aturan.

"Pak @aniesbaswedan jangan beretorika sep­erti politisi kebanyakan. Ini bangunan katanya gak taat pada aturan bisa dibongkar. Kenapa pedagang kaki lima yang jualan di trotoar Jatibaru Tanah Abang gak dibongkar-bongkar? Yang konsisten donk pak," cuitnya.

Sementara itu, user CK Soewono mengeluh­kan alih fungsi jalan dan trotoar yang malah dijadikan alat pengeruk keuntungan bagi se­jumlah orang. "Selain disalahgunakan untuk berdagang, trotoar di seputar Jatibaru, Tanah Abang laris manis menjadi lahan parkir dan jalur lintas pengendara kendaraan bermotor. @ DKIJakarta @aniesbaswedan @sandiuno to­long dibenahi dan kembalikan instrumen ini sesuai dengan fungsinya!" ujarnya.

User Wirianto Widjaya membandingkan kinerja Presiden Jokowi dengan Gubernur Anies Baswedan dalam mengatasi kemacetan. "Hahahaha, Presiden bisa mengurai macet mudik? Silakan sampaikan. Kalau yang lain, ndak mampu. Jangankan skala nasional, yang skala satu jalan (Jatibaru, Tanah Abang) saja ndak mampu bereskan karena disandera ke­pentingan golongan tertentu," sebutnya.

User Cyril Raoul Hakim mengingatkan agar permasalahan kemacetan perlu segera diatasi menjelang perhelatan sian Games 2018. "Kapan mau buka jalan Jatibaru tanah abang? @aniesbaswedan @sandiuno. Jakarta wajib tampil baik teratur menyongsong @ asiangames2018. Sebagai warga negara Indonesia, kami menuntut kalian bersikap profesional & tidak melakukan hal-hal yang terkesan memboikot perhelatan besar ini," tulisnya.

Meski demikian, keputusan tentunya ada di tangan Gubernur DKI Jakarta dan Ombudsman. "Tunggu aja sikap dan keputusan Ombudsman selanjutnya terhadap Gubernur DKI," kata user Slamet Rochadi.[dry]


Komentar Pembaca