Pilkada Serentak 2018

Netralitas Polri Dipertanyakan, Pilkada di Tapanuli Utara Berpotensi Konflik

Pilkada   Senin, 25 Juni 2018 | 19:32 WIB | LAPORAN: Tangguh Sipria Riang

Netralitas Polri Dipertanyakan, Pilkada di Tapanuli Utara Berpotensi Konflik - Kantorberitapemilu.com

Polri/Net

KBPRI. Indonesia Police Watch (IPW) mencatat ada beberapa laporan ketidaknetralan anggota kepolisian menjelang pelaksanaan Pilkada 2018. Untuk itu, IPW meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjamin netralitas dan indepedensi Polri dalam Pilkada 2018.

"Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengkampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (25/6).

Salah satunya, ungkap Neta, demonstrasi yang dilakukan warga Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut) pada 22 Juni 2018 lalu. Saat itu, para demonstran menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya. Apalagi ada oknum anggota DPR ikut ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tersebut.

"Akibat ketidaknetralan polisi ini warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya. Padahal warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum-oknum kepolisian pada paslon tertentu. Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga proses demokratisasi di daerah itu," jelasnya.

Melihat situasi panas ini, lanjut Neta, Mabes Polri lewat Satgas Nusantaranya perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu.

Tak hanya di Tapanuli Utara, di Kepulauan Riau (Kepri) juga muncul masalah. Khususnya, terkait pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses Paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang. Hal itu, memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018.

"Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik," saran Neta.

Imbas dari isu ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018 ini, telah membuat panas situasi di sejumlah daerah. Jajaran TNI dan kalangan kepolisian yang setia menjaga netralitas institusinya mengkhawatirkan situasi ini.

Ketidaknetralan polisi ini bukanlah yang pertama. Di pilpres 2009 ketidaknetralan polisi sempat marak. Sejumlah kaos partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah Polsek dan polres.

IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar. Namun masih saja banyak oknum oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di pilkada 2018.

Untuk menertibkan ulah oknum oknum ini dan untuk menciptakan pilkada 2018 yang damai, Kapolri perlu kembali menekankan netralitas kepolisian dan segera menindak anggota polisi yang berpihak pada Paslon tertentu. [tsr]


Komentar Pembaca