Pemilu 2019

Yusril: KPU Kerja Seenaknya dan Kampungan

Pileg   Senin, 30 Juli 2018 | 22:01 WIB | LAPORAN: Darmansyah

Yusril: KPU Kerja Seenaknya dan Kampungan - Kantorberitapemilu.com

Yusril Ihza Mahendra/Netq

KBPRI. Upaya penyelesaian sengketa proses Pemilu antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan KPU di Bawaslu RI, Senin (30/7), gagal sebelum masuk materi perkara. 

Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan status dua komisioner KPU yang hadir, Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting. Khususnya, terkait kehadiran kedua komisioner itu yang diduga tidak merepresentasikan KPU.

Yusril juga mempertanyakan kehadiran tim Biro Hukum KPU. Apakah mereka juga telah mendapat kuasa atau tidak dari KPU? 

"Ternyata, kedua komisioner hanya mendapat perintah lisan dari Ketua KPU untuk hadir ke sidang. Sementara tim Biro Hukum KPU juga kebingungan ketika diminta menunjukkan surat kuasa dari KPU," ungkap Yusril kepada wartawan usai sidang tertutup di gedung Bawaslu.

Yusril mengatakan bahwa, sekelas Presiden atau DPR saja, harus memberikan kuasa kepada menteri atau orang lain yang ditunjuk saat dipanggil menghadiri sengketa.

Menanggapi hal tersebut, Ilham sempat berdalih bahwa kehadirannya sudah mewakili komisioner KPU yang lain. Dengan pertimbangan, KPU bersifat "kolektif kolegial."

Lalu, Yusril pun balik bertanya dan meminta Ilham menunjukkan bukti yang sah, bahwa dia mendapat mandat dari komisioner KPU yang lain. Artinya, kedatangan Ilham dan Evi memang sah bertindak atas nama seluruh komisioner. 

"Kolektif kolegial itu justru berarti semua komisioner harus bertindak bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri," tukas mantan Menkumham itu.

Kemudian, Ilham berkilah bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan KPU. Yaitu, cukup dengan pemberitahuan lisan. Tak pelak, alasan tersebut kembali dimentahkan Yusril.

"KPU harusnya bekerja profesional dan mengikuti hukum yang berlaku. Kalau PBB sedikit saja ada kesalahan, KPU langsung menjatuhkan sanksi. Tetapi KPU sendiri bekerja seenaknya dan kampungan," sergah Yusril. 

Anggota Bawaslu Rahmad Bagja yang membuka sidang, mencoba menengahi. Namun PBB tetap keberatan karena menganggap kehadiran dua komisioner dan tim biro hukum tanpa mandat dan surat kuasa, menyebabkan sidang mediasi tidak sah. 

"Kami tidak percaya dengan omongan Ilham. Di sidang ajudikasi, termasuk mediasi, kami perlu bukti. Kami harus memberi pelajaran kepada KPU agar jangan bekerja seenaknya dan mau-maunya sendiri. Mentang-mentang sedang berkuasa," tegas Yusril. 

Hingga sore ini, belum tahu kelanjutan sidang mediasi antara PBB dengan KPU. Yusril menegaskan akan menghadapi KPU sampai ke manapun. Selama lembaga itu bertindak tidak adil dan bekerja dengan arogansi dan kesewenang-wenangan.

Selain Yusril, hadir juga pengurus PBB lainnya. Antara lain, Sekjen Afriansyah Noor dan Ketua Komite Aksi Pemenangan Pemilu Yusron Ihza. [tsr]


Komentar Pembaca